TernateNews: Bank Maluku Malut secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) secara Host-to-Host (H2H) antara Pemerintah Provinsi dan Bank Maluku Malut.
Peluncuran SIPD-RI yang dilakukan tersebut, berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Jln Gosale Pincak Sofifi, Rabu (17/9/2025) yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi serta tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar menegaskan, komitmen penuh Bank daerah ini dalam mendukung digitalisasi keuangan daerah.
“Kehadiran SIPD RI Host-to-Host adalah jawaban atas berbagai tantangan lama. Dulu, pencairan belanja sering tertunda karena proses manual yang berlapis, dokumen menumpuk, hingga keterlambatan pencatatan. Sekarang, seluruh transaksi sudah tercatat secara digital, real-time, dan otomatis terhubung ke Pusdatin Kemendagri serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Menurut Dirut, manfaat SIPD RI sangat nyata bagi Pemprov Maluku Utara. Sistem ini mendukung berbagai jenis transaksi, mulai dari LS Gaji ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pembayaran proyek pembangunan dan belanja pemerintah, hingga belanja operasional OPD (UP, GU, TU). Semua transaksi diproses secara otomatis, efisien, dan akuntabel.
“Setiap pengajuan pembayaran bisa diverifikasi lebih cepat. Tidak ada lagi antrean panjang di bank, karena semua diproses langsung melalui sistem. Hasilnya adalah percepatan belanja daerah, peningkatan PAD dari pajak dan retribusi, serta transparansi RKUD yang bisa dimonitor setiap saat. Dan ini adalah komitmen kami sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” tegasnya.
Sebagai pengelola RKUD kata Dirut, Bank Maluku Malut hadir bukan hanya sebatas penyedia layanan perbankan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan modern.
“Kami sudah menyiapkan infrastruktur H2H yang terintegrasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, menyediakan kanal 7020 untuk setoran pajak langsung ke Kas Negara, settlement otomatis ke RKUD pada hari yang sama, serta layanan pembayaran nontunai melalui transfer antarbank, QRIS, e-wallet, kartu debit, hingga uang elektronik. Semua investasi teknologi ini dilakukan sepenuhnya oleh Bank Maluku Malut, tanpa membebani pemerintah daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh, dirinya juga menekankan bahwa transformasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari visi besar menuju smart government di Maluku Utara.
“Digitalisasi ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat. ASN bisa menerima gaji tepat waktu, vendor proyek mendapatkan pembayaran lebih cepat, dan masyarakat luas merasakan layanan publik yang lebih efektif,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri, Yanuar Andriyana menegaskan, Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi ke-13 dari 38 Provinsi di Indonesia yang berkomitmen mengimplementasikan SIPD RI secara online Host-toHost.
“Keunggulan SIPD RI adalah integrasi penuh dan real-time, sehingga transaksi keuangan daerah lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan semangat ini, kami berharap implementasi di tingkat provinsi dapat ditularkan ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pusdatin siap mendukung penuh dan mengawal implementasi ini agar digitalisasi transaksi non-tunai pemerintah daerah berjalan optimal.
“Kami akan terus mendampingi, agar seluruh daerah di Maluku Utara bisa segera bertransformasi menuju pengelolaan keuangan digital yang modern,” tegas Yanuar.
Dirut Bank Maluku Malut menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat.
“Digitalisasi keuangan daerah ini bukan hanya soal sistem yang canggih, tetapi juga komitmen bersama untuk menghadirkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang nyata. Sesuai tagline kami, Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Maluku Utara Maju,” ucapnya mengakhiri.
About the Author
