TernateNews – Praktisi hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, segera membentuk tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).
Tim tersebut diminta untuk mengusut adanya informasi dugaan operasional kendaraan dan alat berat milik perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Kabupaten Halmahera Timur.
Desakan ini mengemuka menyusul dugaan kuat bahwa sejumlah armada operasional perusahaan tersebut tidak teregistrasi secara resmi, tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta mangkir dari kewajiban pembayaran pajak alias kendaraan “bodong”.
Praktisi hukum, Julfandi Gani menegaskan, keberadaan unit operasional ilegal di area konsesi PT ANI bukan sekadar bentuk kelalaian administratif, melainkan wujud pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Sorotan tajam ini juga dikaitkan dengan insiden kecelakaan maut di Soagimalaha.
Berkas perkara tersebut diketahui baru saja dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tengah sorotan publik terhadap truk operasional yang diduga tidak menggunakan pelat nomor serta belum melengkapi izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Fakta ini, kata Julfandi, membuktikan bahwa pihak perusahaan seolah memaksakan penggunaan unit ilegal tanpa mengindahkan aspek keselamatan kerja dan keselamatan publik.
“Kapolda jangan tunggu sampai bukti-bukti dihilangkan. Seluruh unit milik perusahaan maupun kontraktornya harus segera diaudit fisiknya dan ditindak tegas jika terbukti ilegal,” tegas Julfandi, Rabu, 18 November 2026.
Ia memperingatkan, jika pembiaran terhadap armada ilegal terus berlanjut, keselamatan para pekerja dan warga di lingkar tambang akan terus terancam. Selain merugikan keuangan negara dari sektor pajak, lemahnya penegakan hukum dikhawatirkan dapat memicu ketidakpercayaan publik serta potensi konflik sosial.
“Pembiaran ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak, tetapi juga bisa memicu kemarahan dan konflik sosial di tengah masyarakat karena aparat terkesan tumpul di hadapan korporasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi secara terpisah, menyatakan belum dapat memberikan keterangan lebih jauh. Ia memilih menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi di Polda Maluku Utara.
“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” singkatnya.











