SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maluku Utara
Beranda / Maluku Utara / DPRD Morotai Gelar Paripurna Pembahasan RAPBD 2027

DPRD Morotai Gelar Paripurna Pembahasan RAPBD 2027

Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Morotai. (Dok: Fan)

TernateNews – Rapat paripurna II masa persidangan I tahun 2026–2027 tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang dihadiri langsung Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, Kamis, 5 November 2026.

Wujud Kepedulian Sosial, NHM Peduli Gelar Santunan bagi Anak Yatim dan Yatim Piatu di Tobelo

Sekda Pulau Morotai, Umar Ali saat diwawancarai terkait dengan ganti rugi Rp92,5 miliar dari Pemda Morotai ke PT Morotai Marine Culture (MMC) usai paripurna menyampaikan, persoalan tersebut telah dijawab secara umum dalam forum paripurna.

Selanjutnya Sekda menegaskan, pembahasan lebih teknis akan dilakukan melalui masing-masing komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kita tetap memberikan gambaran umum, kita tidak spesifik,” ujarnya.

Dua Pejabat Baru Polres Ternate Resmi Berganti dalam Upacara Sertijab

Dirinya juga mengakui, tidak menyampaikan secara detail karena pembahasan tersebut akan dibahas masing-masing fraksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita tidak spesifik, karena masih akan dilakukan rapat, ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) loh, dan bukan Peraturan Daerah (Perda),” tegasnya.

Dirinya juga mengakui, tidak bisa menguraikan secara jelas karena sudah disetujui oleh teman-teman fraksi tentang Ranperda.

“Saya tidak bisa menjelaskan uraian panjangnya karena sudah disetujui. Kan masih ada pentahapan,” akunya.

Dirinya mengakui, substansi sambutan yang disampaikannya dalam forum resmi tersebut hanya berkaitan dengan rencana identifikasi berbagai kewajiban atau utang pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Kapolda Malut Pimpin Sertijab, Dua PJU Utama dan Satu Kapolres Berganti

Identifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis dan kategori kewajiban pemerintah daerah, baik yang masuk dalam kategori utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.

× Advertisement
× Advertisement