TernateNews – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kembali melakukan mutasi dan rotasi terbaru Mei tahun 2026. Mutasi Perwira Tinggi (Pati) ini termasuk posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara.
Kapolda dari Irjen Polisi Waris Agono yang memasuki masa purna bakti setelah menuntaskan masa pengabdiannya di Polda Maluku Utara dan digantikan oleh Brigjen Polisi. Arif Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Danpasbrimob II Korbrimob Polri yang memiliki pengalaman di bidang Brimob.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri.
Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 Mei 2026 menjelaskan, penunjukan Kapolda baru merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri guna penyegaran serta peningkatan kinerja.
“Bapak Kapolri telah menunjuk bapak Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara. Beliau merupakan perwira tinggi yang berpengalaman dan mengukir banyak prestasi dalam pelaksanaan tugasnya”. ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum dipercaya memimpin Polda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman, menjabat sebagai Danpas II Korbrimob Polri, sebuah posisi strategis yang memperkuat rekam jejaknya dalam bidang operasional dan kepemimpinan.
Brigjen Pol. Arif Budiman, lanjut Kabid Humas diketahui bukan figur baru bagi Maluku Utara. Perwira tinggi Polri tersebut pernah menjalani penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Maluku Utara pada tahun 2006.
“Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memahami kondisi keamanan serta karakter wilayah Maluku Utara” katanya.
Disisi lain, Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi kepada bapak Irjen Pol. Waris Agono atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Kapolda Maluku Utara hingga memasuki masa purna tugas.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik di wilayah Maluku Utara.
