TernateNews.com – Dalam upaya memperluas dan memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate melaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Selasa
(7/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perbankan di wilayah Maluku Utara.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan para pelaku usaha, khususnya debitur KUR, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan rasa aman dalam menjalankan usahanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, I Wayan Alit Mahendra Putra Adi N, menegaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja, terutama di sektor usaha mikro dan kecil.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku usaha yang mendapatkan akses
pembiayaan melalui KUR juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu,
mereka tidak hanya terbantu dari sisi permodalan, tetapi juga memiliki jaring pengaman terhadap risiko kerja,” ujar Alit.
Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendorong integrasi program dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, agar manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat
Maluku Utara.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan implementasi program KUR di Maluku Utara tidak hanya berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja dan pelaku usaha.
