Hukrim Maluku Utara
Beranda / Maluku Utara / Wakapolda Siap Kawal Pembangunan Provinsi Malut, Aman Dari Gangguan Masalah Hukum

Wakapolda Siap Kawal Pembangunan Provinsi Malut, Aman Dari Gangguan Masalah Hukum

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun saat menghadiri kegiatan launching Jalan Lapen dan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. (Doc : Istimewa)

TernateNews : Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun menyatakan Polri, sebagai bagian integral dari unsur pemerintahan, memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tetapi juga dalam mengawal serta memastikan suksesnya pembangunan nasional di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan langsung, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun saat menghadiri acara Launching kontrak payung konstruksi Jalan Lapen dan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berlangsung di Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu, 6 Mei 2026.

Ekonomi Maluku Utara Triwulan I-2026 Tumbuh 19,64 Persen, Industri Pengolahan Sumbangsih Terbesar

Wakapolda mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah progresif Pemerintah Provinsi dalam mempercepat penyediaan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wakapolda juga menjabarkan beberapa peran polri dalam konteks tersebut diantaranya adalah, pendampingan hukum dan pengawasan.

“Kami telah menyiagakan tim pendampingan hukum untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan proyek ini. Hal ini bertujuan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor hukum, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujar Wakapolda.

Angka Pengangguran di Maluku Utara Naik 0,20 Persen

Polri kata Wakapolda, juga memberikan jaminan keamanan investasi dan pembangunan. “Melalui kegiatan launching ini, kami menegaskan bahwa Polri hadir untuk menjamin keamanan di lapangan.

Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya turut mendukung stabilitas keamanan serta mobilitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Polri lanjut Wakapolda, sangat mendukung penanganan RTLH menuju hunian yang layak karena merupakan pondasi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan kondusif, yang secara tidak langsung dapat menekan potensi kerawanan sosial.

Dalam momentum ini, Wakapolda juga mengajak para penyedia jasa konstruksi dan mitra kerja untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi integritas dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan tim pendampingan yang disiapkan apabila menemui kendala di lapangan.

“Kami berharap pembangunan jalan Lapen dan perbaikan rumah warga ini dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Maluku Utara,” akunya.

Kuasa Hukum Nurjaya, Laporkan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Ternate ke KPK

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menurutnya, dapat mengawal pembangunan ini agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

“Semoga setiap tahapan pembangunan yang kita mulai hari ini senantiasa mendapat perlindungan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat,” ucapnya mengakhiri.

× Advertisement
× Advertisement