TernateNews: Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Selasa, 19 November 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak BPK-RI untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pulau Morotai terkait sejumlah persoalan pengelolaan anggaran daerah, mulai dari dana desa, anggaran sejumlah instansi pemerintah, hingga kejelasan penyelesaian kewajiban ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Morotai Marine Culture (MMC).
Ketua Hippmamoro Maluku Utara, Fandi Lukman mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai bermasalah.
Menurut Fandi, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi alasan Hippmamoro mendatangi Kantor BPK Maluku Utara. Salah satunya adalah dugaan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran secara baik dan bertanggung jawab.
“Kami datang ke BPK untuk menuntut agar segera memeriksa Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Sebab, bupati merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh struktur penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan, terdapat empat persoalan utama yang menjadi tuntutan Hippmamoro dalam aksi tersebut Pertama, persoalan hak dan penghasilan tetap (SILTAP) pemerintah desa di 88 desa yang hingga saat ini hak penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk tahun anggaran 2025, khususnya bulan Desember, disebut belum diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Dirinya menyebutkan, SILTAP kepala desa sebesar Rp5 juta, sementara penghasilan perangkat desa hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkisar Rp700 ribu sampai Rp1,5 juta. Menurut perhitungan Hippmamoro, total hak perangkat desa yang belum dibayarkan di 88 desa tersebut diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
“Ini menjadi ironi. Hak kepala desa, perangkat desa hingga BPD yang seharusnya diterima justru belum mendapatkan kejelasan. Sampai hari ini tidak ada penjelasan terbuka kepada publik terkait penyelesaian hak-hak mereka,” katanya.
Hippmamoro menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pemenuhan hak aparatur desa serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Tuntutan kedua, menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Satgas Kabupaten Pulau Morotai. Fandi mengatakan, pihaknya turut menyoroti pengelolaan anggaran pada lembaga Satgas Kabupaten Pulau Morotai yang bersumber dari APBD.
Hippmamoro meminta BPK memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, khususnya terkait dugaan pemborosan anggaran sebagaimana yang mereka soroti dalam laporan hasil pemeriksaan.
“Kami meminta BPK serius menindaklanjuti persoalan Satgas yang menjadi temuan dalam LHP. Jika terdapat indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, kami mendesak agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ketiga, persoalan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Fandi menyebut persoalan Labkesmas bukan pertama kali disuarakan oleh Hippmamoro. Menurutnya, masalah tersebut telah berulang kali menjadi perhatian mahasiswa karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor dinilai belum diselesaikan sebagaimana mestinya.
Karena itu, Hippmamoro mendesak BPK melakukan audit terhadap anggaran pembangunan Labkesmas serta memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Tuntutan keempat, meminta kejelasan penyelesaian kewajiban ganti rugi Pemkab Pulau Morotai kepada PT Morotai Marine Culture (MMC) sebesar Rp92,5 miliar.
Dirinya juga menegaskan bahwa persoalan antara PT MMC dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut, terlebih jika benar telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pemerintah daerah membayar ganti rugi kepada perusahaan tersebut.
“Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sudah seharusnya patuh terhadap putusan tersebut,” jelasnya.
Ia menilai belum adanya penyelesaian yang jelas menunjukkan perlunya perhatian serius dari lembaga pengawasan keuangan negara. Hippmamoro mendesak BPK ikut mendorong transparansi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait penyelesaian kewajiban tersebut.
Sementara itu, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Susetyawan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya menerima kedatangan mahasiswa Hippmamoro yang menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan.
Dana menjelaskan, BPK-RI tetap menerima berbagai pengaduan maupun laporan yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, ia menyebut aspirasi yang disampaikan Hippmamoro saat aksi tersebut belum disertai laporan tertulis secara terperinci.
“Kami menerima pengaduan maupun tuntutan dari mahasiswa Hippmamoro. Tetapi laporan atau pengaduan mereka belum disampaikan secara mendetail dan belum disampaikan secara tertulis. Mereka datang untuk melakukan demonstrasi,” jelas Dana.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan aksi dari mahasiswa tersebut. Meski demikian, BPK tetap menerima aspirasi yang disampaikan.
“Kami tetap menerima. Semua pengaduan, tuntutan, dan pelaporan dari masyarakat, mahasiswa maupun LSM tetap kami tampung. Namun, tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan karena saya di bagian humas bertugas menjembatani masuknya pengaduan maupun penyampaian laporan dari masyarakat,” ucapnya mengakhiri.
