Maluku Utara
Beranda / Maluku Utara / BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pemda dan BPD untuk Akselerasi Perlindungan Pekerja di Kawasan Timur Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pemda dan BPD untuk Akselerasi Perlindungan Pekerja di Kawasan Timur Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pemda dan BPD untuk Akselerasi Perlindungan Pekerja di Kawasan Timur Indonesia. (Foto: BPJS Ketenagakerjaan Ternate)

TernateNews.com – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, yang mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, audiensi strategis dengan Gubernur Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.

Dalam agenda di Makassar, Bambang turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Sementara saat melanjutkan rangkaian agenda di Ternate, Bambang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra perbankan daerah.

Lapas Kelas IIA Ternate, Terima Kunjungan Patroli Sambang dari Ditbinmas Polda Malut 

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan membangun ekosistem perlindungan pekerja yang semakin inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal yang masih menghadapi tantangan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Penguatan sinergi bersama Bank Sulselbar menjadi langkah strategis dalam memperluas kanal distribusi layanan dan kepesertaan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memandang BPD memiliki posisi penting sebagai mitra daerah yang dekat dengan masyarakat, pelaku UMKM, serta ekosistem ekonomi lokal, sehingga perluasan perlindungan dapat menjangkau lebih banyak pekerja formal maupun informal.

Agenda kemudian dilanjutkan melalui pertemuan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang memperkuat keselarasan antara strategi nasional BPJS Ketenagakerjaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejati Perkuat Universal Coverage Jamsostek

Puncak rangkaian kunjungan berlangsung melalui audiensi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk memperluas perlindungan pekerja sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, hingga pengemudi ojek online.

Sebagai tindak lanjut konkret dari penguatan sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun pembayaran iuran secara cepat, aman, dan terjangkau.

Bambang menegaskan bahwa keberhasilan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos terhadap penguatan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan,” ujar Bambang.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama bulan Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan klaim sebanyak 137 ribu klaim peserta dengan nominal Rp1,64 triliun serta telah memberikan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak dengan nominal Rp12,6 miliar.

Usai Pengarahan Pertama, Kapolda Malut Tekankan ke Seluruh Jajaran Tetap Menjaga Citra Polri

Menutup kunjungannya Bambang menyampaikan bahwa perluasan kepesertaan bukan semata soal peningkatan angka coverage, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya. Melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan BPD di kawasan timur Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan optimistis percepatan perlindungan pekerja akan semakin luas, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.

Sementara itu Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Ternate, I Wayan Alit Mahendra Putra Adi N, menyampaikan bahwa “Penguatan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah merupakan langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Maluku Utara. Kami menyambut baik dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta hadirnya layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut yang akan semakin memudahkan masyarakat, khususnya pekerja rentan dan sektor informal, dalam mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui kolaborasi ini, kami optimistis cakupan kepesertaan di wilayah Maluku Utara dapat terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja, mulai dari petani, nelayan, pekerja informal hingga pengemudi ojek online, memperoleh perlindungan atas risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate juga akan terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami secara luas dan dirasakan langsung oleh pekerja beserta keluarganya. Karena pada akhirnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.” tutup Alit.

Berita Terkait

Berita Terbaru

× Advertisement
× Advertisement